Menu Tutup

Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

Pontianak — Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dengan topik pembahasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat melalui luring pada Selasa (15/03/22). Inspektur Provinsi Kalimantan Barat turut menghadiri acara sebagai salah satu pembicara. 

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Ayi Riyanto mengatakan bahwa dalam kegiatan FGD ini kita dapat menyamakan presepsi tentang program peningkatan penggunaan dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung gerakan bangga buatan dalam negeri.

Inspektur Provinsi Kalimantan Barat memberikan penyampaian materi mengenai monitoring dan evaluasi terhadap P3DN. Sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aturan tersebut mengamanatkan kepada APIP untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa. APIP juga diminta untuk melakukan langkah yang bersifat kuratif (perbaikan) jika terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis berdasarkan dokumen pengadaan dan kontrak pengadaan barang/jasa.

Dengan terlaksananya kegiatan FGD ini diharapkan para peserta memperoleh pemahaman dan acuan yang benar untuk penggunaan produk dalam negeri yang sesuai dengan peraturan serta mendapatkan gambaran dan informasi mengenai proses pengadaan untuk mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung gerakan bangga buatan dalam negeri.

Comments:

itprovkalbar


itprovkalbar


Inspektur Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Keg
Inspektur Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sebagai Pembicara. 
Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan implementasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).


Inspektur Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Zoom
Inspektur Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Zoom Meeting Rapat panitia seleksi open biding Jabatan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas


Rapat Pembahasan Catatan Hasil Reviu atas LPPD Pro
Rapat Pembahasan Catatan Hasil Reviu atas LPPD Prov. Kalbar T.A. 2021


Pontianak, Senin 14 Maret 2022. Bertempat di Ruang
Pontianak, Senin 14 Maret 2022. Bertempat di Ruang Rapat Praja 1 telah dilaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan pendahuluan BPK-RI sekaligus Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan Terinci LKPD T.A 2021 dan Pemeriksaan Terinci Kinerja Penanggulangan Kemiskinan T.A 2021 yang dihadari oleh Wakil Gubernur Kalbar, Sekda Prov. Kalbar, Kepala  BPK RI Perwakilan Kalbar, Inspektur Prov. Kalbar, Jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar serta Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalbar.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat menghimbau Kepada seluruh Perangkat Daerah agar mendukung pelaksanaan pemeriksaan terinci oleh BPK ini dan menyampaikan data-data yang diperlukan oleh BPK, dalan rangka kita bersama-sama meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan secara transparan, efesien, efektif serta bertanggungjawab.
Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan setiap tahun anggaran. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Selain memberikan opini atas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga memberikan penilaian atas upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat yaitu melalui Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan. Melalui pemeriksaan atas program penanggulangan kemiskinan, diharapkan dapat menilai efektifitas dari program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.


Pontianak, 11 Maret 2022
Inspektorat Provinsi Kali
Pontianak, 11 Maret 2022
Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat bersama Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2022 bersama beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar


Inspektur Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Rap
Inspektur Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. 
Rapat tersebut membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2022 dalam Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.


Load More…


Follow on Instagram

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *